Pemkab Kudus Menunggak Iuran JKN Rp 13,4 miliar

ilustrasi (ayokudus.com)

ayokudus – Tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditanggung Kabupaten Kudus terus membengkak. Anggaran yang tersedia untuk mendaftarkan sebanyak 186.754 warga kurang mampu menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dikelola BPJS Kesehatan, habis sejak September lalu.

Apalagi sejak Oktober ini, Pemkab Kudus menjambah jumlah peserta PBI Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) sebanyak 10 ribu orang. Total warga kurang mampu di Kabupaten Kudus yang menjadi peserta JKN kategori PBI kini total mencapai 196.754 jiwa.

Untuk membiayai iuran warga miskin sebanyak itu, rata-rata dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,5 miliar sebulan. Dengan jumlah itu, tunggakan iuran hingga akhir Desember 2019 diperkirakan mencapai Rp 13,4 miliar.

Hal itu terungkap pada rapat koordinasi Komisi D dengan dinas terkait, Selasa (15/10/2019).

BACA JUGA :
– Pilkades Serentak Telan Rp 9,28 Miliar Duit APBD
– Belasan Pasangan Suami Istri Bersaing di Pilkades

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Joko Dwi Putranto mengatakan, tunggakan iuran ini akan dibayar tahun depan. Alokasi anggaran untuk PBI dalam RKPD 2020 ditetapkan sebesar Rp 56,823 miliar.

“Alokasi anggaran tersebut berasal dari pajak rokok sebesar Rp 15,33 miliar dan DBHCHT sebesar Rp 41,789 miliar,” kata Joko.

Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk menutup tunggakan iuran selama 2019. Padahal dengan asumsi jumlah peserta sebanyak 200 ribu orang dengan iuran sebesar Rp 23 ribu, maka diubutuhkan anggaran hingga Rp 55,2 miliar setahun.

Jika iuran naik menjadi Rp 42 ribu per orang, lanjut Joko, maka kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp 102,411 miliar. “Kekurangan anggaran akan kembali diusulkan pada anggaran perubahan. Tambahan peserta PBI sebanyak 10 ribu orang ini untuk memacu cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Kudus hingga 95 persen,” katanya.

Pembayaran Klaim

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kudus Maya Susanti meminta dukungan dari legislatif dan eksekutif di Kabupaten Kudus terkait penganggaran iuran untuk peserta PBI. Saat ini, pengeluaran untuk pembayaran klaim yang harus dibayar oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus lebih tinggi dibanding iuran yang diterima.

“Pembayaran klaim lebih banyak 200 persen dibanding iuran yang masuk. Contohnya jika iuran yang masuk hanya Rp 200 miliar, maka kebutuhan untuk membayar klaim mencapai Rp 400 miliar. Gambarannya seperti itu,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Kudus Sayid Yunanta meminta ada verifikasi yang serius kepada seluruh penerima PBI JKN. Ia berharap dinas terkait bisa memberikan data sebaran peserta PBI JKN yang ditanggung oleh Pemkab Kudus.

“Kami ingin melihat sejauh mana penyebarannya. Jangan-jangan hanya terkonsentrasi di daerah tertentu, sementara ada daerah lain yang belum ter-cover,” katanya. (ak)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *